Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Perkembangan teknologi digital mendorong munculnya persoalan hukum baru terkait pelindungan data pribadi sebagai bagian dari hak privasi warga negara. Urgensi tersebut mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai rezim hukum yang mengatur secara komprehensif hak dan kewajiban dalam pemrosesan data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis UU PDP dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah sebagai paradigma hukum progresif yang berorientasi pada kemaslahatan publik.
Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) melalui studi pustaka terhadap peraturan, dokumen resmi, dan literatur akademik (library research).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqaṣid al-syari‘ah dapat berfungsi sebagai paradigma hukum progresif yang adaptif dan humanistik. UU PDP secara normatif mengatur pelindungan data pribadi dengan prinsip, struktur, dan mekanisme yang konsisten melindungi hak asasi warga. Selain itu, norma-norma UU PDP secara konseptual mencerminkan prinsip maqāṣid seperti perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), kehormatan (ḥifẓ al-irḍ), harta (ḥifẓ al-mal), dan akal (ḥifẓ al-aql), yang sejalan dengan semangat hukum progresif. Dengan demikian, pelindungan data pribadi dapat dibaca sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan publik dalam sistem hukum nasional.

20/PMH?026

20/PMH?026

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :