Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Permasalahan dalam penelitian membahas mengenai penambahan jumlah kementerian pada kabinet merah putih dalam perspektif Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak yuridis penambahan kementerian serta konsep ideal zaken kabinet dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efisien.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang menitikberatkan pada kajian kepustakaan (library research) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, serta literatur dan artikel jurnal ilmiah yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 memberikan dasar hukum bagi pembentukan 48 kementerian serta menghapus batas maksimal 34 kementerian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Selain itu, Pasal 6A Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 belum memiliki parameter yang jelas sehingga membuka ruang diskresi Presiden. Secara komparatif, era SBY dan Jokowi konsisten dengan 34 kementerian, sementara era Prabowo mencatat lonjakan tertinggi. Perbandingan dengan negara lain (Amerika Serikat 15 kementerian, Korea Selatan 18, Brasil 23, Filipina 23) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki jumlah kementerian terbesar. Perubahan ini memperkuat dominasi eksekutif, melemahkan checks and balances, serta menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan dan pembengkakan anggaran. Konsep ideal zaken kabinet menekankan kompetensi, namun realitas Kabinet Merah Putih justru didominasi akomodasi partai politik. Upaya perbaikan dapat dilakukan melalui evaluasi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, penguatan koordinasi, serta penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan

49/ IH/2026

49/ IH/2026

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :