PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI ILEGAL DI DKI JAKARTA
(Studi Penerapan UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan KUHP)
Studi ini bertujuan untuk menjelaskan secara komprehensif penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi ilegal di DKI Jakarta, serta mengkaji berbagai hambatan yang dihadapi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan KUHP di DKI Jakarta.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum pendekatan yang melihat kenyataan atau bagaimana praktek penegakan hukum atau suatu implementasi dari undang-undang ke dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara dan pengumpulan dokumen dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Jakarta Selatan dan Polres Jakarta Timur, serta melakukan studi kepustakaan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kasus aborsi ilegal. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menguraikan data dalam bentuk argumentasi ilmiah untuk menjelaskan data yang diperoleh. Penelitian ini berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Jakarta Selatan melakukan upaya penegakan hukum tindak pidana aborsi ilegal melalui edukasi, sosialisasi, kerja sama dengan tokoh masyarakat, serta penindakan dengan pengumpulan alat bukti medis dan keterangan ahli. Sementara itu, Polres Jakarta Timur melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, kerja sama dengan RT, RW, PKK, Karang Taruna, FKDM, Dinas Kesehatan, dan tokoh masyarakat, serta melibatkan ahli visum et repertum dan ahli otopsi dalam proses penyidikan. Hambatan di Polres Jakarta Selatan meliputi perkembangan teknologi, sulitnya pengawasan pelaku, dan rendahnya kepedulian masyarakat, sedangkan Polres Jakarta Timur menghadapi hambatan berupa pelaku yang berpindah tempat, kurangnya laporan masyarakat, keterbatasan sdm dan sarana digital forensic, serta faktor sosial dan ekonomi
| 50/HES/2026 | 50/HES/2026 | Perpustakaan FSH Lantai 4 | Tersedia |
Penerbit
Fakultas Syariah dan Hukum :
UIN Syarif Hdayatullah Jakarta.,
2026
Deskripsi Fisik
viii;68 hal 25 cm
Pernyataan Tanggungjawab
-
Tidak tersedia versi lain