PERNIKAHAN PAKSA DI BAWAH
UMUR AKIBAT KHALWAT DI ACEH (STUDI TINJAUAN ATAS QANUN
ACEH, UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-
UNDANG PERKAWINAN).
Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik perkawinan
paksa di bawah umur akibat khalwat dalam perspektif Qanun Aceh, Undang-
Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini juga
bertujuan untuk mengetahui perbandingan hukum antara ketiga peraturan tersebut
terhadap praktik perkawinan paksa di bawah umur akibat khalwat. Dalam Qanun
Aceh tidak terdapat ketentuan yang mengatur pernikahan sebagai sanksi jarimah
khalwat karena sanksi yang diatur berupa uqubat cambuk, denda, atau penjara,
sedangkan praktik perkawinan paksa di bawah umur bertentangan dengan
ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang
Perkawinan yang mengutamakan perlindungan hak anak serta pembatasan usia
perkawinan.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan library reasearch
dengan pendekatan normatif. Dengan melakukan pengkajian peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan tema penelitian dan menelaah semua regulasi
yang berkaitan dengan masalah hukum yang berkaitan dengan skripsi ini
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Qanun Aceh Nomor 6
Tahun 2014 tentang Jinayat tidak mengatur sanksi berupa pernikahan bagi pelaku
khalwat, dalam praktiknya kasus khalwat sering diselesaikan melalui pernikahan,
termasuk terhadap anak di bawah umur, dengan pertimbangan sosial seperti
menjaga nama baik keluarga dan menghindari stigma masyarakat. Praktik ini
bertentangan dengan prinsip perlindungan anak karena mengabaikan hak-hak anak,
sementara Undang-Undang Perkawinan menegaskan batas usia minimal serta
keharusan adanya persetujuan tanpa paksaan. Namun demikian, tekanan sosial yang
kuat menyebabkan pernikahan tetap dianggap sebagai solusi dalam penyelesaian
kasus khalwat. Praktik pernikahan paksa di bawah umur akibat khalwat tidak
memiliki dasar hukum yang jelas dalam Qanun Aceh dan bertentangan dengan
prinsip perlindungan anak serta ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan.
| 41/HK/2026 | 41/HK/2026 | Perpustakaan FSH Lantai 4 | Tersedia |
Penerbit
Fakultas Syariah dan Hukum :
UIN Syarif Hdayatullah Jakarta.,
2026
Deskripsi Fisik
xvi,84 hal:25 cm
Pernyataan Tanggungjawab
-
Tidak tersedia versi lain