Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) merupakan
isu krusial dalam menjaga integritas dan independensi kekuasaan kehakiman di
Indonesia. Namun, dalam praktiknya periode 2020-2024 masih terdapat
kesenjangan antara regulasi yang ada dengan implementasinya, terutama terkait
ketidakseimbangan kewenangan antara Badan Pengawasan Mahkamah Agung
sebagai pengawas internal dan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal.
Rekomendasi Komisi Yudisial yang bersifat tidak mengikat serta batas kabur antara
pelanggaran etik dengan ranah teknis yudisial sering menjadi sumber
permasalahan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi penegakan KEPPH
serta mekanisme persidangan dan penjatuhan sanksi etik hakim oleh Badan
Pengawasan Mahkamah Agung atas rekomendasi Komisi Yudisial pada periode
2020-2024, serta implikasinya terhadap prinsip independensi kekuasaan
kehakiman.

Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-
undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan netnografi.

Sumber data primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009,
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Peraturan Bersama MA-KY, putusan
Mahkamah Konstitusi, serta laporan tahunan Komisi Yudisial dan Mahkamah
Agung. Data dianalisis secara kualitatif dengan teknik studi kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi penegakan KEPPH telah
diatur secara komprehensif melalui sistem pengawasan ganda. Namun dalam
pelaksanaannya masih terdapat ketidakseimbangan kewenangan yang mencolok,
rekomendasi Komisi Yudisial bersifat tidak mengikat, koordinasi antarlembaga
masih lemah, serta dominasi diskresi internal Mahkamah Agung. Hal ini
menyebabkan ketidaksinkronan antara rekomendasi dan sanksi yang dijatuhkan
serta melemahkan efektivitas penegakan etik hakim.

64/IH/2026

64/IH/2026

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :