perpustakaan.fsh@uinjkt.ac.id
(021) 74711537
Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Ketik kata kunci dan enter
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGHASUTAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel.)
Sri Rahayu - Personal Name
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus tindak pidana
penghasutan yang menjerat masyarakat, terutama pasca terjadinya demonstrasi
pada bulan Agustus tahun 2025. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengkaji
bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana
penghasutan melalui media sosial, melalui analisis yuridis terhadap Putusan Nomor
675/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Sel. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan isi putusan serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam
menjatuhkan putusan terkait pertanggungjawaban pidana pelaku penghasutan
melalui media sosial.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case
approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang
digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan
dan salinan putusan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum, serta
bahan hukum tersier. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis
secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku
penghasutan melalui media sosial terpenuhi apabila terbukti adanya perbuatan
pidana, unsur kesalahan dalam bentuk dolus, kemampuan bertanggung jawab, serta
tidak adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana. Majelis Hakim dalam
Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Sel. menyatakan seluruh unsur Pasal 161
ayat (1) KUHP terpenuhi, dengan mengintegrasikan instrumen HAM nasional dan
internasional termasuk enam uji ambang batas Rabat Plan of Action serta Pasal 19
ICCPR sebagai standar proporsionalitas, sehingga dijatuhkan pidana terhadap
terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan
memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat umum tidak
akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalankan pidana pengawasan dalam
waktu 1 (satu) tahun.
penghasutan yang menjerat masyarakat, terutama pasca terjadinya demonstrasi
pada bulan Agustus tahun 2025. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengkaji
bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana
penghasutan melalui media sosial, melalui analisis yuridis terhadap Putusan Nomor
675/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Sel. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan isi putusan serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam
menjatuhkan putusan terkait pertanggungjawaban pidana pelaku penghasutan
melalui media sosial.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case
approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang
digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan
dan salinan putusan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum, serta
bahan hukum tersier. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis
secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku
penghasutan melalui media sosial terpenuhi apabila terbukti adanya perbuatan
pidana, unsur kesalahan dalam bentuk dolus, kemampuan bertanggung jawab, serta
tidak adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana. Majelis Hakim dalam
Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Sel. menyatakan seluruh unsur Pasal 161
ayat (1) KUHP terpenuhi, dengan mengintegrasikan instrumen HAM nasional dan
internasional termasuk enam uji ambang batas Rabat Plan of Action serta Pasal 19
ICCPR sebagai standar proporsionalitas, sehingga dijatuhkan pidana terhadap
terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan
memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat umum tidak
akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalankan pidana pengawasan dalam
waktu 1 (satu) tahun.
Ketersediaan
| 66/IH/2026 | 66/IH/2026 | Perpustakaan FSH Lantai 4 | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri
-
No. Panggil
66/IH/2026
Penerbit
Fakultas Syariah dan Hukum : UIN Syarif Hdayatullah Jakarta., 2026
Deskripsi Fisik
ix,67 hal; 25 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
66/IH/2026
Informasi Detil
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Tidak tersedia versi lain