Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penelitian dengan Fenomena “legalisme otokratik” Mahkamah Konstitusi (MK)
dalam penentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden merupakan manifestasi
penggunaan hukum sebagai instrumen untuk melegitimasi kepentingan kekuasaan
tertentu yang dimana putusan ini menambahkan pengecualian terhadap batas usia
minimum calon presiden dan wakil presiden. bertujuan untuk menganalisis karakteristik
"legalisme otokratik" yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
90/PUU-XXI/2023 terkait perubahan syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Selain itu, penelitian ini mengkaji implikasi putusan tersebut terhadap prinsip negara
hukum (Rechtsstaat) dan demokrasi konstitusional di Indonesia, serta mengevaluasi
pergeseran peran Mahkamah Konstitusi (MK) dari negative legislator menjadi positive
legislator.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual
approach). Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer seperti UUD 1945 dan
Putusan MK No. 90/2023, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik dan
jurnal hukum terkait.
Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi legalisme otokratik dalam Putusan
MK No. 90/2023, yang ditandai dengan penggunaan prosedur hukum formal untuk
melegitimasi kepentingan politik kelompok tertentu. Temuan penting dalam penelitian
ini mengungkapkan bahwa MK telah melakukan pelampauan kewenangan (judicial
overreach) dengan menciptakan norma baru yang seharusnya merupakan kebijakan
hukum terbuka (open legal policy).

69/IH/2026

69/IH/2026

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :