Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Studi ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan hukum pelaku usaha mikro terhadap ketentuan Merchant Discount Rate (MDR) dalam penggunaan sistem pembayaran non-tunai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), serta menganalisis pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan MDR QRIS. Meskipun Bank Indonesia telah menetapkan regulasi yang melarang pembebanan biaya MDR kepada konsumen, dalam praktiknya masih ditemukan pelaku usaha mikro yang tetap membebankan biaya tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan ketentuan MDR QRIS di tingkat usaha mikro belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya pada UMKM perdagangan di wilayah Reni Jaya, Pamulang.
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat kualitatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur kebijakan MDR QRIS, Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pelaku usaha mikro, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, peraturan Bank Indonesia, ketentuan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, serta literatur hukum yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan hukum pelaku usaha mikro terhadap ketentuan MDR QRIS masih relatif rendah. Pelaku usaha mikro masih melakukan pembebanan biaya MDR kepada konsumen dengan alasan kurangnya pemahaman terhadap ketentuan hukum yang berlaku, keterbatasan literasi keuangan digital, serta pertimbangan ekonomi usaha. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan MDR QRIS belum berjalan secara optimal.

71/IH2026

71/IH2026

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :