Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Studi ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin keamanan siber, khususnya dalam kasus kebocoran data Pusat Data Nasional (PDN) tahun 2024. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah meningkatkan ketergantungan terhadap sistem digital, sehingga perlindungan data pribadi menjadi bagian penting dari hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara. Dalam kerangka negara hukum, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak konstitusional warga negara, termasuk dalam aspek keamanan siber sebagai bentuk perlindungan terhadap data dan informasi.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keamanan siber dan perlindungan data pribadi, serta menghubungkannya dengan prinsip-prinsip negara hukum dan hukum tata negara.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin keamanan siber belum terlaksana secara optimal, sebagaimana tercermin dalam kasus kebocoran data Pusat Data Nasional (PDN) tahun 2024. Meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur mengenai perlindungan data dan keamanan sistem elektronik, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, kurangnya pengawasan, serta belum optimalnya sistem keamanan yang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta perbaikan sistem keamanan siber secara menyeluruh guna menjamin perlindungan hak-hak warga negara di era digital

41/HTN/2026

41/HTN/2026

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :