Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penelitian ini mengulas permasalahan mengenai Peralihan status Daerah
Khusus Ibukota Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta merupakan konsekuensi
yuridis dan administratif dari pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara.
Perubahan tersebut ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta serta Peraturan Presiden Nomor 62
Tahun 2022 yang menjadi dasar hukum pengaturan transisi status dan kedudukan
Jakarta pasca tidak lagi menjadi ibu kota negara. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis proses peralihan status Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi
Daerah Khusus Jakarta, mengkaji implikasi hukum dan pemerintahan yang
ditimbulkan, serta menelaah sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan
yang mengatur perubahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
dengan kajian yuridis-normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute
approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan kasus
(case approach).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan status Jakarta menjadi
Daerah Khusus Jakarta merupakan bentuk penyesuaian terhadap kebijakan
pemindahan ibu kota negara yang bertujuan menciptakan pemerataan
pembangunan nasional. Namun demikian, perubahan tersebut menimbulkan
sejumlah implikasi hukum, terutama terkait penataan kewenangan pemerintahan
daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengaturan kekhususan Jakarta sebagai

pusat ekonomi nasional dan kota global. Selain itu, sinkronisasi antara Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 masih

memerlukan penguatan melalui peraturan pelaksana yang lebih komprehensif agar
tercipta kepastian hukum dalam proses transisi pemerintahan.

81/IH/2026

81/IH/2026

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :