Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menolak isbat nikah pada Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB, selain itu menganalisis dampak penolakan isbat nikah terhadap hak istri (perempuan) dan hak anak pada Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB menurut maslahah mursalah Al-Buthi.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Penelitian ini didukung oleh penggunaan bahan hukum primer berupa Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB, bahan hukum sekunder yang terdiri atas jurnal ilmiah dan buku-buku akademik, serta bahan hukum tersier yang berfungsi sebagai pelengkap bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menyatakan permohonan isbat nikah para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk) berdasarkan sepuluh pertimbangan hukum yang saling berkaitan, meliputi aspek kewenangan, prosedural, fakta pernikahan, usia Pemohon II yang pada saat akad nikah baru berusia 18 tahun 2 bulan sehingga belum memenuhi batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tidak adanya dispensasi kawin, pelanggaran prosedur pencatatan perkawinan, serta batasan penggunaan isbat nikah berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam. Penolakan tersebut menimbulkan dampak hukum yang signifikan terhadap hak perempuan dan hak anak, bagi istri terkait hak nafkah, harta bersama, dan warisan, sedangkan bagi anak, menimbulkan ketidakpastian terhadap status hukum, administrasi kependudukan, dan hubungan keperdataan dengan ayah, Dalam perspektif Maslahah Mursalah Al-Buthi, penolakan isbat nikah dapat dibenarkan secara syariat apabila bertujuan menjaga ketertiban hukum perkawinan, melindungi keturunan (hifz al-nasl), mencegah perkawinan di bawah umur tanpa kontrol pengadilan, serta memastikan kesesuaian perkawinan dengan hukum agama dan hukum negara.

70/HK/2026

70/HK/2026

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :