Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penyalahgunaan izin dalam pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kasus yang menjerat Lukas Enembe selaku Gubernur Papua menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan dugaan yang mencakup jabatan dan kewenangan yang dimiliki sebagai kepala daerah. Sebagai daerah yang memperoleh Dana Otonomi Khusus dalam jumlah besar untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, pemahaman kewenangan dalam pengelolaannya dapat berdampak pada terhambatnya tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI. serta menganalisis cara mengizinkan yang dilakukan oleh Lukas Enembe dalam perspektif Fikih Siyasah.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan kontekstual. Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst, peraturan-undangan yang terkait, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan literatur Fikih Siyasah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim dan membandingkannya dengan prinsip Fikih Siyasah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam Putusan 52/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI. mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis dalam menjatuhkan putusan. Dari aspek yuridis, pelaku terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari aspek non-yuridis, hakim mempertimbangkan dampak sosial dan kerugian yang ditimbulkan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Papua.
Dalam perspektif Fikih Siyasah, perbuatan yang diotorisasi tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah (khiyanah al-amanah) dan bertentangan dengan prinsip keadilan (al-'adalah), amanah (al-amanah), kemaslahatan (al-maslahah), serta tujuan syariat (maqashid al-syariah), khususnya perlindungan terhadap harta (hifz al-mal). Dengan demikian, perbuatan tersebut tidak hanya melanggar hukum positif Indonesia, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam.

59/PMH/2026

59/PMH/2026

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :