Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya disparitas putusan antara Pengadilan Agama Tigaraksa dan Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam menangani sengketa wanprestasi pembiayaan akad Ijarah Muntahiyyah Bi al-Tamlik (IMBT) yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status force majeure menurut perundang-undangan serta mengkaji pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan pada tingkat pertama dan tingkat banding. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data diperoleh dari data primer berupa Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 3007/Pdt.G/2024 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten No. 29/Pdt.G/2025, serta data sekunder yang meliputi KUHPerdata, UU Perbankan Syariah, KHES, Fatwa DSN-MUI, POJK, dan literatur terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library research) dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status force majeure dalam akad IMBT bersifat kondisional dan relatif, tidak serta-merta menghapuskan kewajiban pokok debitur, melainkan membebaskan dari sanksi wanprestasi dan membuka ruang restrukturisasi pembiayaan, disparitas putusan terjadi karena perbedaan orientasi nilai hukum yang dikedepankan majelis hakim. PA Tigaraksa mengutamakan keadilan substansif dan prinsip al-masyaqqah dengan melihat itikad baik debitur, sedangkan PTA Banten lebih menitikberatkan pada kepastian hukum dan asas pacta sunt servanda pasca berakhirnya status pandemi melalui Keppres No. 17 Tahun 2023. Kedua putusan tetap sejalan dengan prinsip syariah yang melarang sanksi finansial (ta'widh/ta'zir) bagi nasabah yang benar-benar tidak mampu.

58/HES/2026

58/HES/2026

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :