Perlindungan Hak Pendidikan Anak Korban Konflik Bersenjata Di Papua Barat
Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan tentang hak pendidikan anak korban konflik bersenjata di Papua Barat. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research), dengan teknik pengumpulan data melalui penelaahan terhadap berbagai sumber pustaka, seperti Undang-Undang, kitab-kitab fikih, buku-buku, jurnal, serta artikel yang relevan dengan topik penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak atas pendidikan merupakan hak fundamental yang wajib dipenuhi oleh negara tanpa diskriminasi. Dalam konteks konflik bersenjata di Papua Barat, pemenuhan hak ini menjadi tantangan serius yang memerlukan langkah-langkah strategis dan sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat. Tingginya angka putus sekolah di wilayah ini tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh kondisi sosial dan keamanan yang kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen kuat dan tindakan nyata untuk menjamin akses pendidikan yang adil dan merata. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip Islam, seperti pemanfaatan zakat dan wakaf untuk mendukung pendidikan, dapat menjadi solusi alternatif dalam memenuhi hak pendidikan anak, bahkan di tengah situasi darurat sekalipun.
| 65/PMH/2026 | 65/PMH/2026 | Perpustakaan FSH Lantai 4 | Tersedia |
Penerbit
Fakultas Syariah dan Hukum :
UINSYRIFIDAYATULLAHJAKARTA.,
2026
Pernyataan Tanggungjawab
-
Tidak tersedia versi lain