Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Perkawinan beda agama antara Muslim dan non-Muslim di Indonesia masih
menimbulkan perdebatan mengenai hubungan antara hak konstitusional warga negara,
ketentuan hukum agama, dan kepastian hukum. Perdebatan tersebut tercermin dalam
pengujian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
yang diputus Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014,

Nomor 24/PUU-XX/2022, Nomor 146/PUU-XXII/2024, dan Nomor 212/PUU-
XXIII/2025. Penelitian ini bertujuan menganalisis ratio decidendi Mahkamah

Konstitusi dalam putusan tersebut berdasarkan Teori Hukum Alam Thomas Aquinas
dan Teori Kepastian Hukum.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum
diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis terhadap ratio decidendi dalam
keempat putusan Mahkamah Konstitusi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi Mahkamah Konstitusi
secara konsisten menegaskan konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Perkawinan dengan menjadikan hukum agama sebagai dasar keabsahan perkawinan.
Perspektif Teori Hukum Alam Thomas Aquinas menunjukkan bahwa pertimbangan
hukum Mahkamah mencerminkan keterkaitan antara lex divina, lex naturalis, dan lex
humana yang berorientasi pada bonum commune. Sementara itu, berdasarkan Teori
Kepastian Hukum, konsistensi pertimbangan Mahkamah memberikan kepastian
terhadap penafsiran Pasal 2 ayat (1), meskipun masih menyisakan perdebatan
mengenai perlindungan hak konstitusional warga negara dalam perkawinan beda
agama.

73/HK/2026

73/HK/2026

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :