Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketimpangan gender dalam konstruksi pasal nusyūz pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 84, yang cenderung membebankan status nusyūz hanya kepada pihak istri. Hal ini berimplikasi pada praktik peradilan, seperti pada Putusan Nomor: 2342/Pdt.G/2025/PA.JS, di mana hakim menetapkan status nusyūz kepada istri yang merupakan seorang dokter PPDS tanpa mempertimbangkan beban kerja dan kondisi sistemik rumah tangga secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dan merumuskan reinterpretasi konsep nusyūz dalam KHI agar lebih berkeadilan melalui perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh dari dokumen Putusan Pengadilan Agama Nomor: 2342/Pdt.G/2025/PA.JS dan teks KHI. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan kerangka pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda yang meliputi dimensi kognitif (cognitive), sistemik (systemic), dan keutuhan (wholeness).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 2342/Pdt.G/2025/PA.JS masih bersifat tekstual-literal dengan menitikberatkan pada pembuktian kesalahan istri secara sepihak, sehingga menggugurkan hak nafkah iddah dan mut’ah. Kedua, reinterpretasi konsep nusyūz melalui pendekatan sistem Jasser Auda menawarkan pergeseran makna dari pembangkangan sepihak menjadi kegagalan sistemik relasi suami-istri. Dengan demikian, nusyūz tidak lagi dipahami secara gender tunggal, melainkan secara simetris di mana perilaku suami juga menjadi variabel penentu. Reinterpretasi ini menuntut pembaruan hukum keluarga yang lebih adaptif terhadap realitas sosial perempuan profesional demi mewujudkan kemaslahatan (maṣlaḥah) yang holistik dalam rumah tangga.

97/HK/2026

97/HK/2026

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :