Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam menyediakan dukungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual secara daring. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan kewenangan KPAI dalam menangani isu kekerasan seksual di dunia digital, termasuk kerjasama dengan aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga terkait, serta usaha untuk melindungi hak-hak anak yang menjadi korban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini juga bermaksud untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi oleh KPAI, baik dari perspektif internal organisasi maupun faktor luar yang mempengaruhi efektivitas dukungan yang diberikan.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris dan yuridis. Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis dokumen hukum, dan wawancara dengan anggota KPAI. Pendekatan literatur digunakan untuk mengkaji teori perlindungan anak, teori kewenangan pemerintahan, serta efektivitas hukum. Sementara pendekatan kasus (case approach) dilakukan untuk meneliti praktik nyata pendampingan KPAI terhadap anak korban kekerasan seksual online, sehingga memungkinkan penilaian secara empiris terhadap pelaksanaan kewenangan lembaga.
Selain itu, studi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara norma hukum yang seharusnya dan praktik di lapangan. Walaupun peraturan yang ada sudah menawarkan perlindungan yang menyeluruh, pelaksanaan pendampingan hukum oleh KPAI masih belum optimal. Faktor-faktor penghambat ini berpengaruh pada kapasitas KPAI untuk memastikan hak-hak anak, termasuk dalam hal pemulihan dari trauma, perlindungan atas data pribadi, serta penyediaan layanan psikososial yang berjalan dengan baik.
Berdasarkan hasil penelitian, studi ini menyatakan bahwa keberhasilan pendampingan secara online untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual oleh KPAI sangat bergantung pada kemampuan institusi, kolaborasi antar lembaga, serta kesiapan dalam menangani kasus-kasus digital. Penelitian ini juga menyarankan perlunya pengembangan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan literasi digital di masyarakat, serta penguatan sistem koordinasi antar lembaga untuk memastikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang mengalami kekerasan seksual secara online dapat dilakukan dengan lebih cepat, responsif, dan berpihak pada korban.
Kata Kunci: KPAI, Kekera

54/HNT/2026

54/HNT/2026

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :