Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola keuangan haji di Indonesia yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), khususnya terkait penerapan asas nilai manfaat dan perlindungan hukum bagi calon jemaah haji yang menunggu keberangkatan. Penelitian menggunakan metode normatif-yuridis dengan pendekatan kualitatif.
Data primer meliputi Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, serta laporan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan literatur hukum terkait.
Penelitian ini menggunakan teori governance Gerry Stoker dan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana haji oleh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) telah dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, asas nilai manfaat, transparansi, akuntabilitas, dan prinsip kehati-hatian melalui investasi pada deposito syariah, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/sukuk), investasi langsung, emas, dan investasi luar negeri yang berkaitan dengan ekosistem haji. Dalam perspektif governance, pengelolaan dana haji melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah, BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji), lembaga keuangan syariah, dan masyarakat dalam jaringan tata kelola publik (network governance) yang bersifat interdependen. Namun, implementasi good governance belum optimal, terutama pada aspek transparansi informasi investasi, keterlibatan publik, dan distribusi nilai manfaat dana haji. Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan hukum bagi calon jemaah haji diwujudkan melalui mekanisme preventif berupa regulasi, pengawasan, audit, dan prinsip kehati-hatian, serta mekanisme represif melalui pengawasan kelembagaan dan penegakan hukum.
Novelty penelitian ini terletak pada integrasi teori governance Gerry Stoker dan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon dalam menganalisis tata kelola keuangan haji berbasis asas nilai manfaat serta penguatan regulasi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi calon jemaah haji.

05/MHES/2026

05/MHES/2026

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :