Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penelitian ini bertujuan menganalisis diskursus mengenai perkawinan tidak dicatatkan dan poligami dalam perspektif fikih Islam dan KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan antara legitimasi agama dan legalitas negara setelah berlakunya Pasal 402 KUHP Nasional pada 2 Januari 2026. Pasal tersebut berpotensi memberikan sanksi pidana terhadap perkawinan yang tidak memenuhi prosedur hukum negara, sedangkan fikih Islam klasik tetap memandangnya sah apabila syarat dan rukun nikah terpenuhi.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum yang dianalisis meliputi KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, literatur fikih dari berbagai mazhab, serta putusan Mahkamah Agung yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara fikih Islam dan KUHP Nasional dalam memandang perkawinan tidak dicatatkan dan poligami. Fikih Islam menganggap kedua praktik tersebut sah secara agama apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, sedangkan KUHP Nasional melalui Pasal 402 berpotensi memidana pelaku yang tidak memenuhi ketentuan hukum negara. Perbedaan tersebut memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan negara dalam mengatur praktik keagamaan. Di satu sisi, Pasal 402 dinilai berpotensi menimbulkan over criminalization terhadap praktik yang dipandang sah menurut agama. Di sisi lain, ketentuan tersebut dipandang sebagai upaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang rentan dirugikan akibat perkawinan tidak dicatatkan dan poligami yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi antara legitimasi fikih dan legalitas negara dapat diwujudkan melalui pendekatan Maqāṣid al-Syarīʿah, teori perlindungan hukum, dan teori kepastian hukum guna mencapai keadilan serta kemaslahatan bagi masyarakat Muslim di Indonesia.

83/PMH/2026

83/PMH/2026

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :