Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah melahirkan berbagai bentuk
kejahatan digital, salah satunya deepfake pornography, yaitu manipulasi foto atau
video bermuatan seksual menggunakan teknologi AI tanpa persetujuan korban..
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang dapat digunakan
terhadap tindak pidana deepfake pornography serta mengkaji penegakan hukumnya
di Polres Metro Jakarta Selatan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris
dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan empiris. Data diperoleh
melalui studi kepustakaan terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-
Undang Pornografi, serta diperkuat dengan wawancara bersama penyidik Unit
Kriminal Khusus (Krimsus) dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
Polres Metro Jakarta Selatan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa deepfake pornography belum diatur
secara khusus dalam hukum positif Indonesia sehingga penegakan hukumnya
masih mengacu pada berbagai peraturan yang berlaku sesuai karakteristik perkara.
Dalam praktiknya, Polres Metro Jakarta Selatan lebih dominan menggunakan
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena unsur deliknya lebih
mudah dibuktikan. Namun, pendekatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan
deepfake pornography sebagai bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik
(KSBE). Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana
di bidang kejahatan berbasis AI dan menjadi masukan bagi pembentuk kebijakan
untuk menyusun regulasi yang lebih komprehensif. Dengan demikian, diperlukan
pengaturan khusus serta penyamaan persepsi aparat penegak hukum agar
penanganan deepfake pornography mampu memberikan kepastian hukum dan
perlindungan yang lebih efektif bagi korban.

49/HPI/2026

49/HPI/2026

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :