Formulasi Judicial Order Terhadap Putusan Mahkamah Konstoitusi Dalam Menangani Tindakan Constitutional Disobedience Oleh Adressat
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat merupakan instrumen penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara. Namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan MK oleh adressat putusan, baik berupa pengabaian, penundaan, maupun pelaksanaan yang tidak sesuai dengan amar putusan. Fenomena yang dikenal sebagai constitutional disobedience tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kekuatan mengikat putusan MK secara normatif dengan efektivitas pelaksanaannya dalam praktik ketatanegaraan. Kondisi ini berpotensi mengurangi kepastian hukum, melemahkan kewibawaan MK, serta menghambat terwujudnya supremasi konstitusi.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya constitutional disobedience terhadap putusan MK serta merumuskan model judicial order yang ideal untuk meningkatkan kepatuhan adressat putusan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Analisis dilakukan terhadap berbagai putusan MK yang menghadapi kendala implementasi serta praktik peradilan konstitusi di beberapa negara yang telah menerapkan mekanisme judicial order guna menjamin efektivitas putusan pengadilan konstitusi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya mekanisme yang efektif untuk memastikan pelaksanaan putusan MK menjadi salah satu penyebab utama terjadinya constitutional disobedience. Oleh karena itu, diperlukan formulasi judicial order yang memberikan perintah konstitusional yang lebih jelas, batas waktu pelaksanaan yang tegas, serta mekanisme pemantauan terhadap tindak lanjut putusan oleh adressat. Penguatan judicial order diharapkan dapat meningkatkan efektivitas putusan MK, mendorong budaya kepatuhan konstitusional (constitutional compliance), dan memperkuat fungsi MK sebagai penjaga konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
| 89/IH/2026 | 89/IH/2026 | Perpustakaan FSH Lantai 4 | Tersedia |
Penerbit
Fakultas Syariah dan Hukum :
UIN Syarif Hdayatullah Jakarta.,
2026
Deskripsi Fisik
ix,82 hal; 28 cm
Pernyataan Tanggungjawab
-
Tidak tersedia versi lain