Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan label gizi berbasis
Front of Pack Nutrition Labelling (FOPNL) pada produk pangan olahan di
Indonesia, Singapura, dan Perancis, serta merumuskan lesson learned dari hasil
perbandingan tersebut untuk diterapkan dalam pengembangan sistem label pangan
di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya prevalensi Penyakit
Tidak Menular (PTM) di Indonesia yang berkaitan dengan tingginya konsumsi
pangan olahan berkadar gula, garam, dan lemak tinggi. Penelitian ini menggunakan
jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach). Data
yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen
dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menjawab kedua rumusan masalah yang diajukan. Pertama,
terkait karakteristik pengaturan label gizi pada produk pangan olahan di Indonesia,
Singapura, dan Perancis, ditemukan bahwa ketiga negara memiliki karakteristik
pengaturan yang berbeda dari segi kekuatan hukum, sifat pemberlakuan, dan model
interpretasinya. Indonesia telah memberlakukan Nutri-Level secara wajib melalui
Keputusan Menteri Kesehatan, namun pengaturannya masih tersebar di berbagai
instrumen hukum lintas lembaga dan belum memiliki dasar hukum setingkat
peraturan pemerintah yang secara komprehensif mengatur FOPNL. Singapura
mewajibkan Nutri-Grade dalam satu kerangka hukum terpadu yang sekaligus
membatasi iklan produk berkategori gizi rendah. Perancis menerapkan Nutri-Score
secara sukarela dengan basis ilmiah dan dukungan otoritas kesehatan yang kuat
sehingga tingkat adopsinya tetap tinggi. Kedua, terkait lesson learned dari hasil
komparasi pengaturan FOPNL di Singapura dan Perancis bagi Indonesia, penelitian
ini menemukan perlunya penyatuan kerangka hukum dalam satu instrumen yang
komprehensif, standardisasi desain label, perluasan bertahap cakupan produk,
penguatan koordinasi antara Kementerian Kesehatan dan BPOM, serta
pengintegrasian label dengan pembatasan iklan, agar pengaturan FOPNL dapat
berfungsi efektif melindungi konsumen dan kesehatan masyarakat.

95/IH/2026

95/IH/2026

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :