Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasionalitas hukum (legal reasoning) atas disparitas penjatuhan sanksi tindakan pembinaan dan pidana penjara dalam Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mnk dan Putusan No. 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg ditinjau dari Teori Tujuan Pemidanaan Gabungan (Verenigingstheorie), serta menganalisis kesesuaian pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi) dalam kedua putusan tersebut dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian adalah bagaimana rasionalitas hukum atas penjatuhan disparitas sanksi tindakan pembinaan dan pidana penjara dalam kedua putusan tersebut jika dibedah menggunakan teori tujuan pemidanaan gabungan, serta bagaimana kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
Metode penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatan komparatif, yang dilakukan dengan cara membandingkan pertimbangan hakim di dalam dua putusan pengadilan yang berbeda terkait dengan anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran dokumen secara daring pada website Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan menggunakan kata kunci pencarian berupa “peradilan anak” dan “tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur”. Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, di mana hasil perbandingan putusan tersebut diuraikan dan dikaji menggunakan landasan teori teori tujuan pemidanaan gabungan (Verenigingstheorie) dan teori kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) menurut John Tobin.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasionalitas hukum disparitas sanksi pada dasarnya telah mendasarkan pilihan jenis sanksi pada unsur kemanfaatan, namun belum menguraikan secara eksplisit pengukuran derajat kesalahan (schuld) pelaku sebagai fungsi pembatas sebagaimana disyaratkan Verenigingstheorie, sehingga struktur penalarannya belum sepenuhnya koheren. Selain itu, pertimbangan hukum hakim pada kedua putusan telah memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak, tetapi belum memenuhi dimensi substantif (a substantive right) secara berimbang: Putusan PN Mnk belum menjamin ruang aman bagi anak korban, sedangkan Putusan PN Plg belum menjamin hak pemulihan kejiwaan bagi anak pelaku. Adapun kontribusi dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menyusun ratio decidendi yang koheren dan berimbang pada perkara pemerkosaan oleh anak

100/IH/026

100/IH/026

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :