Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Anda akan mengubah data biblio : Penelitian ini membahas urgensi pembentukan badan mediasi tingkat desa serta mekanisme pembentukannya berdasarkan landasan yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Pembentukan badan mediasi tingkat desa dipandang penting mengingat permasalahan hukum dan sosial yang berkembang di masyarakat semakin kompleks, sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pembentukan badan mediasi tingkat desa serta merumuskan pedoman bagi pemerintah desa dalam membentuk dan mengelola badan mediasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku, artikel jurnal, dan kamus hukum. Data tersebut dianalisis menggunakan teori living law dan teori kekuasaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep penyelesaian sengketa melalui lembaga mediasi di tingkat lokal telah dikenal sejak masa kolonial. Setelah kemerdekaan, pemerintah melakukan integrasi sistem peradilan secara terpusat sehingga peran lembaga penyelesaian sengketa berbasis masyarakat mengalami perubahan. Namun, seiring meningkatnya jumlah penduduk, luas wilayah, dan kompleksitas permasalahan sosial di Indonesia, keberadaan badan mediasi tingkat desa menjadi semakin relevan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang jelas mengenai pembentukan, pengelolaan, dan pengawasan badan mediasi melalui peraturan desa yang disusun sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa serta prinsip-prinsip administrasi dan organisasi yang baik. Dengan demikian, badan mediasi tingkat desa dapat menjadi instrumen penyelesaian sengketa yang efektif, mudah diakses, dan mendukung terwujudnya keadilan di masyarakat.

125/IH/2026

125/IH/2026

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :