Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum beauty influencer terhadap praktik overclaim produk skincare di TikTok serta perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2024.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa beauty influencer bukan merupakan pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila keterlibatannya dalam promosi memenuhi unsur pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyampaian informasi yang benar, jelas, jujur, dan tidak menyesatkan. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa tanggung jawab administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik overclaim diwujudkan melalui perlindungan hukum preventif berupa pengaturan hak dan kewajiban para pihak, larangan promosi yang menyesatkan, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintah serta BPOM, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan melalui mekanisme ganti kerugian, penyelesaian sengketa, dan pengenaan sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

122/IH/2026

122/IH/2026

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :