Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterpenuhan prinsip
meaningful participation dalam proses pembentukan revisi Undang-Undang
Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang dilakukan melalui mekanisme fast
track legislation, serta merumuskan model ideal yang mampu menyeimbangkan
kebutuhan percepatan legislasi dengan partisipasi publik yang bermakna. Penelitian
ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber
bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah
Konstitusi, literatur hukum, serta dokumen yang berkaitan dengan proses
pembentukan revisi UU TNI.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan revisi UU TNI
memiliki karakteristik fast track legislationyang ditandai oleh percepatan
pembahasan, keterbatasan akses informasi, dan minimnya ruang deliberasi publik.
Kondisi tersebut berdampak pada tidak terpenuhinya prinsip meaningful
participation sebagaimana dirumuskan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan
Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Unsur right to be heard hanya terpenuhi secara
formal, sedangkan unsur right to be considered dan right to be explained belum
terpenuhi secara memadai karena tidak terdapat mekanisme yang transparan untuk
menunjukkan pertimbangan dan tindak lanjut atas masukan masyarakat.
Penelitian ini menawarkan model ideal fast track legislation yang berbasis
meaningful participation melalui pembatasan penggunaan legislasi cepat
berdasarkan tingkat urgensi, keterbukaan dokumen legislasi, jaminan konsultasi
publik yang memadai, penyusunan laporan partisipasi publik, pemanfaatan
teknologi digital, dan penguatan pengawasan konstitusional. Model tersebut
diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara efektivitas pembentukan
undang-undang dan perlindungan terhadap hak partisipasi publik dalam negara
hukum demokratis.

116/IH/2026

116/IH/2026

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :