perpustakaan.fsh@uinjkt.ac.id
(021) 74711537
Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Ketik kata kunci dan enter
Perlindungan Hak Anak Pekerja Migran Indonesia Yang Ditinggal Pada Daerah Jawa Barat ( Studi Kasus Kp2mi Tahun 2024-2025) Dalam Perspektif Rezim CRC Tahun 1989
Zikrillah Adil Umaroh Pua Geno - Personal Name
Penelitian ini membahas persoalan perlindungan hak anak Pekerja Migran
Indonesia (PMI) yang ditinggalkan oleh orang tuanya di Indonesia, khususnya di
Jawa Barat, ditinjau dari perspektif hukum internasional hak anak. Tingginya angka
penempatan PMI ke luar negeri turut menimbulkan konsekuensi sosial berupa
munculnya left-behind children yang rentan mengalami hambatan dalam
pemenuhan hak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari
kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kondisi pemenuhan hakhak
anak PMI yang ditinggalkan di Indonesia; (2) menganalisis upaya yang dapat
dilakukan untuk memperkuat perlindungan anak PMI agar sejalan dengan prinsipprinsip
hukum internasional hak anak; dan (3) menganalisis perspektif hukum
internasional, khususnya Konvensi Hak Anak 1989 (CRC), dalam memberikan
kerangka perlindungan bagi anak-anak PMI yang ditinggalkan di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatifempiris,
melalui studi literatur dan analisis data sekunder yang bersumber dari
peraturan perundang-undangan, instrumen hukum internasional, hasil penelitian
terdahulu, serta data kelembagaan (BP2MI/KP2MI).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak PMI di
Indonesia secara umum masih belum optimal, baik pada aspek pengasuhan,
pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan dari kekerasan, akibat belum adanya
regulasi khusus, lemahnya sistem pendataan dan pengawasan, serta pendekatan
kebijakan yang masih bersifat sektoral. Ditinjau melalui teori perlindungan anak,
teori tanggung jawab negara, dan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak 1989, negara
belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi,
dan memenuhi hak anak PMI secara seimbang. Penelitian ini merekomendasikan
perlunya pembentukan regulasi khusus, penguatan koordinasi antarlembaga,
integrasi sistem pendataan, serta internalisasi pendekatan berbasis hak anak (child
rights-based approach) dalam kebijakan migrasi tenaga kerja Indonesia.
Indonesia (PMI) yang ditinggalkan oleh orang tuanya di Indonesia, khususnya di
Jawa Barat, ditinjau dari perspektif hukum internasional hak anak. Tingginya angka
penempatan PMI ke luar negeri turut menimbulkan konsekuensi sosial berupa
munculnya left-behind children yang rentan mengalami hambatan dalam
pemenuhan hak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari
kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kondisi pemenuhan hakhak
anak PMI yang ditinggalkan di Indonesia; (2) menganalisis upaya yang dapat
dilakukan untuk memperkuat perlindungan anak PMI agar sejalan dengan prinsipprinsip
hukum internasional hak anak; dan (3) menganalisis perspektif hukum
internasional, khususnya Konvensi Hak Anak 1989 (CRC), dalam memberikan
kerangka perlindungan bagi anak-anak PMI yang ditinggalkan di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatifempiris,
melalui studi literatur dan analisis data sekunder yang bersumber dari
peraturan perundang-undangan, instrumen hukum internasional, hasil penelitian
terdahulu, serta data kelembagaan (BP2MI/KP2MI).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak PMI di
Indonesia secara umum masih belum optimal, baik pada aspek pengasuhan,
pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan dari kekerasan, akibat belum adanya
regulasi khusus, lemahnya sistem pendataan dan pengawasan, serta pendekatan
kebijakan yang masih bersifat sektoral. Ditinjau melalui teori perlindungan anak,
teori tanggung jawab negara, dan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak 1989, negara
belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi,
dan memenuhi hak anak PMI secara seimbang. Penelitian ini merekomendasikan
perlunya pembentukan regulasi khusus, penguatan koordinasi antarlembaga,
integrasi sistem pendataan, serta internalisasi pendekatan berbasis hak anak (child
rights-based approach) dalam kebijakan migrasi tenaga kerja Indonesia.
Ketersediaan
| 136/IH/2026 | 136/IH/2026 | Perpustakaan FSH Lantai 4 | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri
-
No. Panggil
136/IH/2026
Penerbit
Fakultas Syariah dan Hukum : UIN yarif Hidayatullah Jakarta., 2026
Deskripsi Fisik
x,95 hal; 25 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
136/IH/2026
Informasi Detil
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subyek
-
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Tidak tersedia versi lain