Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implikasi putusan 135/PUU-XXII/2024 yang berakar dari Pemilihan umum serentak lima kotak yang diterapkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menimbulkan berbagai persoalan dalam praktik penyelenggaraan, antara lain tingginya beban kerja penyelenggara, meningkatnya angka suara tidak sah, serta menurunnya efektivitas pelaksanaan pemilu. Kondisi tersebut mendorong Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 menetapkan model baru berupa pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah dengan jeda waktu paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan konstruksi hukum terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah pada dasarnya merupakan bentuk penafsiran konstitusional terhadap Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 yang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemilu.
Namun demikian, putusan tersebut juga menimbulkan berbagai implikasi konstitusional, antara lain potensi perpanjangan masa jabatan yang melampaui batas konstitusional, problematika pengisian jabatan kepala daerah oleh penjabat, risiko instabilitas politik akibat ketidaksinkronan siklus pemerintahan nasional dan daerah, serta perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut legislasi oleh pembentuk undang-undang untuk mengatur masa transisi secara komprehensif guna menjamin kepastian hukum, efektivitas penyelenggaraan pemilu, dan konsistensi sistem ketatanegaraan Indonesia.

113/IH/2026

113/IH/2026

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :