Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena bergesernya logika yudisial Mahkamah Konstitusi dari kepatuhan terhadap norma hukum murni menuju pencapaian legitimasi sosial akibat eskalasi gerakan sosial penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang masif di ruang publik. Puncak ketegangan sosiologis ini melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang untuk pertama kalinya mengabulkan uji formil di Indonesia. Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik judicial populism dalam mengakomodasi aspirasi publik pada putusan tersebut serta bagaimana implikasinya terhadap prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif menggunakan pisau analisis Teori Judicial Populism, Teori Hukum Responsif, dan Teori Independensi Peradilan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik judicial populism mewujud melalui gaya komunikasi hakim yang progresif dan akomodatif pada bagian pertimbangan hukum, di mana Mahkamah mendefinisikan ulang doktrin meaningful participation menjadi tiga hak kumulatif (hak didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan) guna meredam gerakan pembangkangan sipil (civil disobedience). Namun, penemuan hukum yang bernuansa hukum responsif ini mengalami pembiasan taktis dan kompromistis pada bagian amar putusan berupa status Inkonstitusional Bersyarat selama dua tahun. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa relasi antara akomodasi aspirasi publik dan independensi peradilan dalam putusan a quo mengalami anomali logika karena Mahkamah menempatkan sentimen kerakyatan sekadar sebagai instrumen tawar-menawar (bargaining tool) politik kelembagaan demi menaikkan posisi tawarnya di hadapan lembaga negara lain sekaligus bermain aman dari benturan politik. Independensi yudisial dikorbankan demi pragmatisme situasional jangka pendek yang menciptakan wilayah abu-abu yuridis, sehingga mencederai nilai supremasi konstitusi dan memicu tindakan pembangkangan konstitusi oleh eksekutif lewat penerbitan Perppu Cipta Kerja.

63/HTN/2026

63/HTN/2026

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :