Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ketik kata kunci dan enter

Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Yang Bertugas Di Wilayah Konflik Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional

No image available for this title
Penelitian ini membahas wartawan yang bertugas di wilayah konflik menghadapi tingkat risiko keselamatan yang tinggi, tetapi juga perlindungan hukum yang ada masih menyisakan kesenjangan antara ketentuan normatif dan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum bagi wartawan di wilayah konflik bersenjata berdasarkan Hukum Humaniter Internasional (HHI), dengan menitikberatkan pada tiga persoalan pokok: penerapan kerangka HHI untuk merespons tantangan perlindungan wartawan pada era teknologi digital dan perang hibrida, efektivitas pelaksanaan Pasal 79 Protokol Tambahan I Tahun 1977 dalam konflik asimetris yang melibatkan aktor non-negara, serta peran sekaligus tantangan koordinasi organisasi internasional dalam upaya melindungi wartawan.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, dengan menganalisis instrumen hukum internasional, doktrin, dan data empiris dari konflik kontemporer seperti Ukraina, Gaza, dan Myanmar. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerangka HHI, melalui Klausul Martens, secara filosofis cukup fleksibel untuk menanggapi ancaman baru berupa pengawasan elektronik dan serangan siber, namun lemah secara operasional karena belum tersedia penafsiran resmi yang bersifat mengikat. Pasal 79 Protokol Tambahan I terbukti kuat dari segi normatif, tetapi rentan dalam implementasi, terutama pada konflik non-internasional dan asimetris, yang ditandai dengan tingkat impunitas yang masih tinggi. Organisasi internasional seperti ICRC, UNESCO, dan PBB telah memberikan kontribusi yang nyata melalui UN Plan of Action, tetapi koordinasi antarlembaga masih terfragmentasi dan dibatasi oleh kedaulatan negara. Penelitian ini merekomendasikan penguatan penafsiran
iii
otoritatif HHI, pembentukan mekanisme investigasi yang independen, serta harmonisasi regulasi nasional, termasuk urgensi ratifikasi Protokol Tambahan I oleh Indonesia.
Kata Kunci:
Ketersediaan
151/H/2026151/H/2026Perpustakaan FSH Lantai 4Tersedia
Informasi Detil
Judul Seri

-

No. Panggil

151/H/2026

Penerbit

FAK Syariah dan Hukum UIN Jakarta : UIN Syarif Hdayatullah Jakarta.,

Deskripsi Fisik

ix, 58 hal 2026

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

151/H/2026

Informasi Detil
Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Info Detil Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab
Tidak tersedia versi lain

Share :


Chat Pustakawan