Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penelitian ini membahas pengaturan Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi di Indonesia serta kedudukannya dalam perspektif hukum pidana Islam. Permasalahan penelitian menyoroti belum adanya batasan dan kriteria yang tegas serta seragam dalam penetapan Justice Collaborator sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan pidana. Tujuan penelitian menganalisis pengaturan kriteria penetapan Justice Collaborator dalam hukum positif Indonesia serta menilai kedudukan dan keabsahan kesaksiannya dalam perspektif hukum pidana Islam.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undanga dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan isu hukum yang dikaji. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menelaah norma hukum terkait pengaturan Justice Collaborator serta konsep kepastian hukum dan prinsip hukum pidana Islam.
Hasil penelitian menunjukkan pengaturan Justice Collaborator dalam sistem hukum Indonesia belum memiliki batasan yang jelas dan konsisten sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapannya di tingkat penegakan hukum. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya kepastian hukum dalam penetapan status Justice Collaborator dalam perkara tindak pidana korupsi. Perspektif hukum pidana Islam menilai keterangan Justice Collaborator tidak sah sebagai kesaksian murni (syahādah) karena adanya cacat moral (fasik) dan kepentingan pribadi (tuhmah) pelaku. keterangan tersebut sah jika sebagai pengakuan bersalah (iqrār) yang mengikat diri sendiri serta dapat menjadi petunjuk (qarīnah) untuk membongkar jaringan korupsi demi melindungi harta publik (hifz al-māl).

54/HPI/2026

54/HPI/2026

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :