Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ketik kata kunci dan enter

Penerapan Asas Due Process Of Law Dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana Indonesia, dan analisis Putusan Pengadilan)

No image available for this title
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas due process
of law dalam proses penetapan tersangka melalui mekanisme praperadilan, dengan
fokus studi pada Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel. Asas due process of
law merupakan pilar negara hukum yang menjamin bahwa setiap tindakan paksa
oleh negara harus dilakukan berdasarkan prosedur yang sah dan menghormati hak
asasi manusia. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana batasan
perlindungan hak tersangka dalam tahap penyidikan dan bagaimana pertimbangan
hakim praperadilan dalam menilai keabsahan penetapan tersangka pada kasus
Thomas Trikasih Lembong terkait pemenuhan keadilan prosedural.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case
approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh
melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor
113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel, hakim menggunakan pendekatan formalistik dalam
menilai keabsahan penetapan tersangka. Hakim menyatakan bahwa penetapan
tersangka sah karena telah memenuhi standar minimal dua alat bukti dan prosedur
administratif sebagaimana diatur dalam KUHAP dan pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Namun, penelitian ini menemukan bahwa
implementasi due process of law substantif masih menghadapi tantangan, terutama
dalam pengujian kualitas bukti di tingkat praperadilan yang seringkali hanya
menyentuh aspek eksistensi bukti secara kuantitas tanpa mendalami validitas proses
perolehannya secara mendalam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya
penguatan fungsi kontrol praperadilan agar tidak hanya menjadi forum formalitas
administratif, melainkan benar-benar menjadi instrumen perlindungan hak
konstitusional warga negara.
Ketersediaan
55/HPI/202655/HPI/2026Perpustakaan FSH Lantai 4Tersedia
Informasi Detil
Judul Seri

-

No. Panggil

55/HPI/2026

Penerbit

Fakultas Syariah dan Hukum : UIN Syarif Hdayatullah Jakarta.,

Deskripsi Fisik

xiii, 78 hal, 29cm

Bahasa

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

55/HPI/2026

Informasi Detil
Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Info Detil Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab
Tidak tersedia versi lain

Share :


Chat Pustakawan