perpustakaan.fsh@uinjkt.ac.id
(021) 74711537
Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Ketik kata kunci dan enter
Penetapan Wali Hakim Dalam Perspektif Maslahah Mursalah Di KAU Pamulang (Studi Normatif-Empiris terhadap Praktik Penghulu).
Risha Nabila - Personal Name
Studi ini bertujuan untuk menganalisis maslahah mursalah terhadap penetapan wali
hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Pamulang (Studi normatif -empiris
implementasi penghulu).
Hasil penelitian ini mempertimbangkan maslahah mursalah saat menetapkan wali
hakim di KUA Pamulang. Metode hukum normatif-empiris digunakan dalam
penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan, fikih munakahat, dan sosiologi
hukum juga digunakan. Bahan hukum utama meliputi KHI, PMA tentang
pencatatan pernikahan, dan ketentuan hukum Islam tentang wali nikah. Data
empiris diperoleh melalui peninjauan dokumen pelayanan nikah dan wawancara
dengan penghulu atau petugas KUA. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan
bahwa penetapan wali hakim di KUA Pamulang dilakukan setelah pemeriksaan
wali nasab dan dokumen pendukung. KUA memerlukan penetapan Pengadilan
Agama dalam kasus wali adhal. Praktik ini dapat dianggap sejalan dengan maslahah
mursalah karena mencegah hak menikah terhambat, menjaga keabsahan perjanjian,
dan melindungi calon mempelai perempuan dari posisi hukum yang tidak jelas
hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Pamulang (Studi normatif -empiris
implementasi penghulu).
Hasil penelitian ini mempertimbangkan maslahah mursalah saat menetapkan wali
hakim di KUA Pamulang. Metode hukum normatif-empiris digunakan dalam
penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan, fikih munakahat, dan sosiologi
hukum juga digunakan. Bahan hukum utama meliputi KHI, PMA tentang
pencatatan pernikahan, dan ketentuan hukum Islam tentang wali nikah. Data
empiris diperoleh melalui peninjauan dokumen pelayanan nikah dan wawancara
dengan penghulu atau petugas KUA. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan
bahwa penetapan wali hakim di KUA Pamulang dilakukan setelah pemeriksaan
wali nasab dan dokumen pendukung. KUA memerlukan penetapan Pengadilan
Agama dalam kasus wali adhal. Praktik ini dapat dianggap sejalan dengan maslahah
mursalah karena mencegah hak menikah terhambat, menjaga keabsahan perjanjian,
dan melindungi calon mempelai perempuan dari posisi hukum yang tidak jelas
Ketersediaan
| 118/HK/2026 | 118/HK/2026 | Perpustakaan FSH Lantai 4 | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri
-
No. Panggil
118/HK/2026
Penerbit
FAK Syariah dan Hukum UIN Jakarta : UIN Syarif Hdayatullah Jakarta., 2026
Deskripsi Fisik
xii, 95 hal; 25 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
118/HK/2026
Informasi Detil
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Tidak tersedia versi lain