Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa praktik poligami pegawai negeri sipil di Indonesia dan Malaysia menurut Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dengan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan Tahun 2002, yaitu Kedua negara mengatur bahwa permohonan izin poligami hanya dapat dikabulkan oleh pengadilan. Bagi pelaku poligami yang tidak melalui izin pengadilan maka akan dikenakan sanksi. Seorang pria pelaku poligami tanpa izin pengadilan di kedua negara dianggap sebagai sebuah bentuk tindak pelanggaran. Kata

CD119/PMH/2021

CD119/PMH/2021

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :