Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Permasalahan utama dalam skripsi ini adanya putusan yang bervariatif terkait
pemenuhan hak tenaga kerja yang diputus pailit, yang menyebabkan ketidak pastian
hukum mengenai prosedur dan pemenuhan hak – hak normatif dalam pemenuhan
hak pekerja pada perusahaan yang diputus pailit. Seperti salah satu kasus PT.
Starlight Prime Thermoplast, yang dalam putusan tingkat pertama majelis hakim
mengabulkan pembayaran hak pekerja. Tapi, pada tingkat kasasi, majelis hakim
membatalkan putusan tingkat pertama, dikarenakan Pengadilan Hubungan
Industrial tidak berwenang memeriksa dan mengadili terhadap pihak yang telah
dinyatakan pailit. Pada kasus lain yaitu pada kasus PT. Henrison Iriana, pada
putusan kasasi PT. Henrison Iriana, majelis hakim mengabulkan untuk tim kurator
membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian
hak kepada penggugat yang merupakan salah satu pekerja perusahaan tersebut.
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis yang mengacu pada
kasus putusan di Pengadilan Hubungan Industrial No. 13/Pdt.Sus-
PHI/2018/PN.Yyk dan putusan No. 970 K/Pdt. Sus-PHI/2018.
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, tuntutan hak pekerja pada perusahaan yang
telah dipailitkan adalah dengan cara didaftarkan dan dicocokkan kepada kurator.
Dengan adanya aturan yang tidak komprehensif dan kurang sinergis antara Undang
- Undang Ketenagakerjaan dan Undang - Undang Kepailitan, menyebabkan adanya
ketidakpastian hukum dalam proses pemenuhan hak – hak pekerja.

46/TH/2020

46/TH/2020

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :