Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Studi ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum Alfamart sebagai penyelenggara kegiatan pengiriman uang atau transfer dana ditinjau dari beberapa undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab hukum penyelenggara kegiatan transfer dana. Undang-Undang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan Undang-undang lainnya yang mengatur tentang kewajiban, hak dan tangung jawab Alfamart sebagai penyelenggara kegiatan transfer dana yang berlaku di Indonesia. Sedangkan di Amerika Serikat, tanggung jawab hukum semacam ini diatur dalam Electronic Fund Transfer Act (15 USC 1693 et seq) dan Electronic Fund Transfer Act (15 USC 1601 note) dalam Title IX.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan sinkronisasi horizontal, pendekatan komparatif (comparative approach) dan penelitian kepustakaan (library research) dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi ini.
Hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat perbedaan bentuk tanggung jawab hukum Alfamart sebagai penyelenggara kegiatan transfer dana, yaitu dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, bentuk tanggung jawab hukum bagi penyelenggara sistem elektronik dan transaksi elektronik adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault) karena adanya kelalaian (negligence). Sedangkan dalam Undang-Undang Transfer Dana, bentuk tanggung jawab hukumnya adalah tanggung jawab mutlak (absolute liability) tanpa dimungkinkan adanya pembelaan (defense) dari penyelenggara transfer dana. Pada sisi lain, bentuk tanggung jawab hukum yang diterapkan dalam Electronic Fund Transfer Act (EFTA) adalah tanggung jawab ketat (strict liability) dengan dimungkinkannya terdapat pembelaan (defense) dan jika ada yang bertentangan antara Undang-Undang Transfer Dana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka sesuai asas “lex posteriori derogat lex priori” yang digunakan adalah Undang-Undang terbaru, yaitu Undang-Undang Transfer Dana.

67/TH/2020

67/TH/2020

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :