perpustakaan.fsh@uinjkt.ac.id
(021) 74711537
Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Ketik kata kunci dan enter
UPAYA KEBERATAN ATAS PUTUSAN ARBITRASE BPSK JAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 (Studi Kasus Putusan BPSK No. 099/Pts.A/BPSK-DKI/II/2012)
RISKI ANANDA - Personal Name
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap
konsumen dalam putusan Arbitrase BPSK Jakarta berupa kasus jual-beli mobil
antara pelaku usaha PT. Nissan Motor Indonesia melawan konsumennya Ludmilla
Arief. Secara khusus, skripsi ini mencoba mendalami tentang aturan mengenai
iklan menyesatkan yang dibuat pelaku usaha untuk menjerat konsumen.
Disamping itu skripsi ini juga mencoba mengupas dan membandingkan putusan
Arbitrase BPSK yang terkait dengan perlindungan konsumen dalam ikhwal iklan
yang menyesatkan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan
kepustakaan (library research) melalui pendekatan perundang-undangan (statute
approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundangundangan
mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbirase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen, Kepmen Perindag
Nomor 355/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.
Sedangkan, pada pendekatan kasus berdasarkan data audiensi dan wawancara
bersama perwakilan YLKI di BPSK Jakarta dari pihak konsumen.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, dasar Pertimbangan Putusan
Arbitrase (BPSK) yaitu, Pasal 9 ayat (1) huruf k dan Pasal 10 Undang-Undang
Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 telah sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku. PT. Nissan Motor Indonesia bertanggung jawab atas
kerugian yang dialami konsumen sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang
Perlindungan Konsumen. Kedua, terhadap inkonsistensi yang terdapat dalam
UUPK, ternyata justru diperkuat dengan lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2006.
Pasal 1 ayat 3 Perma Nomor 1 Tahun 2006 mejelaskan bahwa keberatan adalah
upaya bagi pelaku usaha dan konsumen yang tidak menrima putusan BPSK.
Rumusan tersebut justru memperkuat pasal-pasal yang bertentangan dalam
UUPK, sehingga membuat tidak adanya kepastian hukum dalam putusan yang di
keluarkan oleh BPSK.
konsumen dalam putusan Arbitrase BPSK Jakarta berupa kasus jual-beli mobil
antara pelaku usaha PT. Nissan Motor Indonesia melawan konsumennya Ludmilla
Arief. Secara khusus, skripsi ini mencoba mendalami tentang aturan mengenai
iklan menyesatkan yang dibuat pelaku usaha untuk menjerat konsumen.
Disamping itu skripsi ini juga mencoba mengupas dan membandingkan putusan
Arbitrase BPSK yang terkait dengan perlindungan konsumen dalam ikhwal iklan
yang menyesatkan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan
kepustakaan (library research) melalui pendekatan perundang-undangan (statute
approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundangundangan
mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbirase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen, Kepmen Perindag
Nomor 355/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.
Sedangkan, pada pendekatan kasus berdasarkan data audiensi dan wawancara
bersama perwakilan YLKI di BPSK Jakarta dari pihak konsumen.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, dasar Pertimbangan Putusan
Arbitrase (BPSK) yaitu, Pasal 9 ayat (1) huruf k dan Pasal 10 Undang-Undang
Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 telah sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku. PT. Nissan Motor Indonesia bertanggung jawab atas
kerugian yang dialami konsumen sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang
Perlindungan Konsumen. Kedua, terhadap inkonsistensi yang terdapat dalam
UUPK, ternyata justru diperkuat dengan lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2006.
Pasal 1 ayat 3 Perma Nomor 1 Tahun 2006 mejelaskan bahwa keberatan adalah
upaya bagi pelaku usaha dan konsumen yang tidak menrima putusan BPSK.
Rumusan tersebut justru memperkuat pasal-pasal yang bertentangan dalam
UUPK, sehingga membuat tidak adanya kepastian hukum dalam putusan yang di
keluarkan oleh BPSK.
Ketersediaan
| 93/TH/2020 | 93/TH/2020 | Perpustakaan FSH Lantai 4 | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Penerbit
FAK Syariah dan Hukum UIN Jakarta : UIN Jakarta., 2020
Deskripsi Fisik
ix, 78 Hal
Bahasa
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
NONE
Informasi Detil
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subyek
-
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Tidak tersedia versi lain