Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan
pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam menetapkan perkawinan
beda agama sesuai Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dalam perspektif
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Fatwa MUI Nomor
4/MUNAS VII/MUI/8/2005.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (Library
Research) dengan pendekatan penelitiannya menggunakan sociology
comparative. Sumber datanya berupa data primer yang diperoleh dari putusan
Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Adapun Teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini adalah perpustakaan. Analisa data menggunakan metode deksriptif
kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor
916/Pdt.P/2022/PN.Sby tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1
Tahun 1974 dan Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005. Undang-
Undang Perkawinan merujuk pada pasal 2 ayat (1) bahwa apabila perkawinan
beda agama tetap dilaksanakan maka hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran
terhadap konstitusi. Tetapi secara penerapannya hakim dalam mengizinkan
perkawinan tersebut masih dengan cara pengelabuhan hukum. Akan tetapi,
walaupun para pemohon sudah mendapatkan surat penetapan dari pengadilan
seharusnya hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Sedangkan menurut Fatwa MUI
perkawinan beda agama diharamkan, bahkan tidak hanya diharamkan saja, tetapi
menurutnya juga tidak sah. Walaupun di dalam al-Qur‟an terdapat ayat yang
memperbolehkan perkawinan beda agama tetapi Fatwa MUI tetap melarang
perkawinan tersebut karena lebih banyak mafsadahnya daripada maslahatnya.

14/PMH/2023

14/PMH/2023

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :