Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Negara kesatuan Indonesia menganut asas desentralisasi asimetris atau otonomi khusus. Keberadaan otonomi khusus merupakan salah satu bagian dari pembalikan politik penyelenggaraan negara yang semula bersifat sentralistis dan seragam menuju kepada desentralisasi dan penghargaan kepada keberagaman. Hal ini selaras dengan demokratisasi yang menjadi arus utama reformasi. Demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan menghendaki adanya desentralisasi dan penghormatan terhadap keberagaman daerah. Hal inilah yang kemudian menjadikan beberapa daerah seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menyelenggarakan urusan pemerintahannya sesuai dengan kekhususan yang dimilikinya. Sistem pilkada yang berbeda dari daerah lainnya seringkali terus dipertanyakan keabsahannya, walaupun negara sudah melegitimasi sistem pilkada masing-masing darerah tersebut. Penelitian ini akan menguraikan terkait konsep pemilukada asimetris yang berlaku pada DKI Jakarta, DIY, dan DIA berikut analisa terkait keunggulan dan kelemahan sistem pilkada masing-masing daerah tersebut. Oleh karenanya, penelitian ini disandarkan pada metode penelitian yuridis normatif dan bersifat eksplanatoris analitis dengan data yang digunakan berupa data sekunder dan data primer.

51/PMH/2023

51/PMH/2023

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :