Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Skripsi ini merupakan upaya untuk memaparkan mengenai permasalahan
adanya beberapa perbedaan dalam skema pengalihan hutang antara fatwa DSNMUI
dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Sementara itu, kedua regulasi
tersebut memiliki kedudukan yang cenderung seimbang dan kedua regulasi
tersebut sama-sama menjadi pedoman pelaksaan operasional lembaga keuangan
syariah di Indonesia. Kedua landasan hukum tersebut memunculkan isu hukum,
yaitu pertentangan hukum (conflict of norm).
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hukum
pelayanan pengalihan hutang dengan studi kasus di KJKS BMT El-Mentari
Banyumas dan bagaimana latar belakang tidak diterapkannya Surat Edaran
Otoritas Jasa Keuangan di KJKS BMT El-Mentari Banyumas.
Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif
tertulis, dengan menggunakan pendekatan analitis, yang menghasilkan data
deskriptif dengan mengkaji permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini. Metode
pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi dokumen dan bahan pustaka.
Selain itu, sumber data penelitian yang digunakan mengacu pada Fatwa DSNMUI
No. 31/DSN-MUI/IV/2002 tentang pengalihan hutang dan Surat Edaran
Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta mencari data dari Al-Qur’an,
Hadits, buku-buku, artikel yang relevan dengan masalah dalam skripsi ini.
Dari penelitian yang penulis lakukan bahwa KJKS BMT El-Mentari
Banyumas menganut penuh skema pengalihan hutang yang ditawarkan oleh fatwa
DSN-MUI dari pada skema pengalihan hutang yang ditawarkan oleh Surat Edaran
Otoritas Jasa Keuangan dengan alasan, undang-undang baru di dalam sektor
keuangan nasional tersebut dirasa membatasi ruang lingkup operasional KJKS
BMT El-Mentari Banyumas dan dirasa kurang tepat dalam mengakomodasi
kebutuhan hukum KJKS BMT El-Mentari Banyumas.

06/PMH/2019

06/PMH/2019

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :