Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai status hukum dari Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur dalam sudut pandang hak asasi manusia (HAM) dan hukum Islam.
Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif yuridis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Sesuai dengan karakteristik kajiannya maka penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data pada kajian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendakatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu yang diteliti, dalam hal ini Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur. Sedangkan pendekatan perbandinga dilakukan untuk membandingkan aturan yang diatur dalam hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh kesimpulan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur, tidak menjamin hak asasi manusia dalam kebebasan beragama, karena membatasi hak individu untuk memilih agama/keyakinan dan beribadah menurut agama/keyakinannya itu, begitupun juga menurut hukum Islam/Prinsip-prinsip ajaran Islam (Maqashid Al-Syariah). Pergub tersebut secara materil bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Penulis berpendapat Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur, sebaiknya Pergub tersebut di uji materikan (judicial review) ke Mahkamah Agung, karena materi dari Pergub tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya dan juga tidak menjamin hak untuk memilih agama/keyakinannya itu.

39/PMH/2019

39/PMH/2019

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :