perpustakaan.fsh@uinjkt.ac.id
(021) 74711537
Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Ketik kata kunci dan enter
PEMENUHAN HAK PENGHASILAN (UPAH) PEKERJA RUMAHAN SEKTOR USAHA ALAS KAKI DI MUARA BARU JAKARTA UTARA DKI JAKARTA (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)
ABDUL HUSEN - Personal Name
Pekerja rumahandi daerah Muara baru Jakarta Utara ini merupakan salah satu
pekerja sektor informal yang masih belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan. Situasi tersebut menyebabkan pekerja rumahan
belum mendapatkan pengakuan dan kepastian akan status kerja, mereka seringkali
dilupakan dalam kebijakan perencanaan ketenagakerjaan dan harus menghadapi
berbagai hambatan sebagai tenaga kerja antara lain tidak terpenuhinya hak mereka
sebagai tenaga kerja di Indonesia.
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme yang harus
ditempuh demi terciptanya jaminan pemenuhan hak pekerja rumahan di daerah
Muara Baru Jakarta Utara dan bagaimana peran pemerintah dalam memberikan
perlindungan hukum terhadap sistem kerja rumahan di Indonesia secara umum dan di
daerah Muara Baru Jakarta Utara secara khusus, dengan mengetahui terlebih dahulu
bagaimana legalitas kesepakatan kerja yang dijalin antara pekerja rumahan di daerah
Muara Baru Jakarta Utara dengan perantara pemberi kerja. Penelitian ini
menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan melakukan wawancara
lapangan terhadap pekerja rumahan di daerah Muara Baru Jakarta Utara, kemudian
melakukan studi terhadap bahan kepustakaan dengan membaca, mempelajari,
menelaah dan menganalisa literatur untuk mengembangkan pengkajian yang terkait
dengan judul skripsi ini.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa legalitas kesepakatan kerja yang
dijalin antara pekerja rumahan di daerah Muara Baru Jakarta Utara dengan perantara
pemberi kerja hanya sebatas perjanjian kerja secara lisan, adapun mekanisme yang
harus dilakukan demi terciptanya jaminan pemenuhan hak pekerja rumahan di daerah
Muara Baru Jakarta Utara adalah melalui mobilisasi hukum dan Pemerintah dalam
hal ini masih belum ikut berperan. Untuk mencegah hal tersebut terjadi secara
berkepanjangan maka diperlukan adanya revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjan atau dibuatkannya Peraturan Perundang-Undangan baru
terkait sistem kerja rumahan.
pekerja sektor informal yang masih belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan. Situasi tersebut menyebabkan pekerja rumahan
belum mendapatkan pengakuan dan kepastian akan status kerja, mereka seringkali
dilupakan dalam kebijakan perencanaan ketenagakerjaan dan harus menghadapi
berbagai hambatan sebagai tenaga kerja antara lain tidak terpenuhinya hak mereka
sebagai tenaga kerja di Indonesia.
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme yang harus
ditempuh demi terciptanya jaminan pemenuhan hak pekerja rumahan di daerah
Muara Baru Jakarta Utara dan bagaimana peran pemerintah dalam memberikan
perlindungan hukum terhadap sistem kerja rumahan di Indonesia secara umum dan di
daerah Muara Baru Jakarta Utara secara khusus, dengan mengetahui terlebih dahulu
bagaimana legalitas kesepakatan kerja yang dijalin antara pekerja rumahan di daerah
Muara Baru Jakarta Utara dengan perantara pemberi kerja. Penelitian ini
menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan melakukan wawancara
lapangan terhadap pekerja rumahan di daerah Muara Baru Jakarta Utara, kemudian
melakukan studi terhadap bahan kepustakaan dengan membaca, mempelajari,
menelaah dan menganalisa literatur untuk mengembangkan pengkajian yang terkait
dengan judul skripsi ini.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa legalitas kesepakatan kerja yang
dijalin antara pekerja rumahan di daerah Muara Baru Jakarta Utara dengan perantara
pemberi kerja hanya sebatas perjanjian kerja secara lisan, adapun mekanisme yang
harus dilakukan demi terciptanya jaminan pemenuhan hak pekerja rumahan di daerah
Muara Baru Jakarta Utara adalah melalui mobilisasi hukum dan Pemerintah dalam
hal ini masih belum ikut berperan. Untuk mencegah hal tersebut terjadi secara
berkepanjangan maka diperlukan adanya revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjan atau dibuatkannya Peraturan Perundang-Undangan baru
terkait sistem kerja rumahan.
Ketersediaan
| 01/IH/2021 | 01/IH/2021 | Perpustakaan FSH Lantai 4 | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Penerbit
FAK Syariah dan Hukum UIN Jakarta : UIN Jakarta., 2021
Deskripsi Fisik
viii, 86 Hal
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
NONE
Informasi Detil
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subyek
-
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Tidak tersedia versi lain