Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penelitian ini membahas mengenai problematika Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menguji undang-undang MK melalui perspektif judicial activism yang dikhawatirkan akan menciptakan konflik kepentingan (conflict of interest) pada tubuh MK. Amanat konstitusional menghendaki MK sebagai lembaga satu-satunya (tunggal) yang dikehendaki untuk memecahkan permasalahan konstitusionalitas suatu undang-undang.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis yakni melakukan pengkajian pada sebuah permasalahan berbasiskan peraturanaperundang-undangan daniputusan-putusanilembaga peradilan (yudisial).
Hasil penelitian iniamenunjukkan bahwa kedudukanajudicial activismadalam pengujianaUndang-undang MK menunjukkan sifat yang relatif. Dalam artian, MK dapat memutus perkara pengujian UU MK atau yang berkaitan dengan dirinya sepanjang tidak bersentuhan secara langsung terhadap kepentingan individu seorang Hakim Konstitusi. Apabila berkaitan secara langsung terhadap kepentingan individu seorang Hakim Konstitusi maka seharusnya MK menolak pengujian tersebut dan menyerahkan keputusan kepada pembuat pembuat undang-undang atau open legal policy, dengan alasan demi menghindari adanya konflik kepentingan akan indepedensi MK.

07/IH/2021

07/IH/2021

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :