Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ketik kata kunci dan enter

YURISDIKSI EKSTRATERITORIAL SEBAGAI PERLUASAN KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MENANGANI SENGKETA PERSAINGAN USAHA ERA GLOBALISASI DI INDONESIA

No image available for this title
Permasalahan utama dalam skripsi ini mengenai penggunaan prinsip ekstrateritorialitas di dalam menangani sengketa persaingan usaha era globalisasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan adanya revisi undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang memuat perluasan pengertian pelaku usaha termasuk badan usaha asing sehingga memberi perluasan yurisdiksi kewenangan KPPU di dalam menangani sengketa persaingan usaha lintas negara.
Metode penelitian ini yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, literatur, pendapat ahli, dan makalah-makalah.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa undang-undang nomor 5 tahun 1999 belum mengatur secara spesifik kasus persaingan usaha yang melibatkan badan usaha asing. Adapun doktrin Single Economy Entity sebagai pembelaan KPPU dalam menjatuhkan putusan yang melibatkan badan usaha asing bertentangan dengan prinsip badan hukum yang mengedepankan doktrin Separate Legal Entity.
Ketersediaan
41/IH/202141/IH/2021Perpustakaan FSH Lantai 4Tersedia
Informasi Detil
Judul Seri

-

No. Panggil

-

Penerbit

FAK Syariah dan Hukum UIN Jakarta : UIN Jakarta.,

Deskripsi Fisik

ix, 81 hal

Bahasa

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Informasi Detil
Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subyek

-

Info Detil Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab
Tidak tersedia versi lain

Share :


Chat Pustakawan