perpustakaan.fsh@uinjkt.ac.id
(021) 74711537
Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Ketik kata kunci dan enter
PERAN KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL MENGENAI TUMPANG TINDIH HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH DI KOTA JAKARTA UTARA
RISYE JULIANTI - Personal Name
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dampak hukum serta tindakan yang dilakukan dalam Peran kantor Badan Pertanahana Nasional mengenai terjadinya tumpang tindih hak kepemilikan atas tanah Di Jakarta Utara.
Tipe penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Empiris merupakan penelitian hukum yang dilakukan suatu pendekatan jenis data yang dilakukan untuk menganalisa yang digunakan bersifat naratif dalam bentuk pernyataan-pernyataan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar selanjutnya dengan melakukan penelusuran terkait peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini, berdasarkan perundang-undangan.
Hasil dari penelitian pada skripsi ini berupa pengumpulan dan penelitian data yuridis dan data fisik bidang tanah harus benar-benar teliti kebenaranya terutama mengenai riwayat tanahnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, dan untuk yang belum memiliki sertifikat maka informasi kepemilikan tanah harus akurat, dan setelah itu mengenai data tersebut diumumkan kepada masyarakat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Utara letak tanah yang bersangkutan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan.
Tipe penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Empiris merupakan penelitian hukum yang dilakukan suatu pendekatan jenis data yang dilakukan untuk menganalisa yang digunakan bersifat naratif dalam bentuk pernyataan-pernyataan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar selanjutnya dengan melakukan penelusuran terkait peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini, berdasarkan perundang-undangan.
Hasil dari penelitian pada skripsi ini berupa pengumpulan dan penelitian data yuridis dan data fisik bidang tanah harus benar-benar teliti kebenaranya terutama mengenai riwayat tanahnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, dan untuk yang belum memiliki sertifikat maka informasi kepemilikan tanah harus akurat, dan setelah itu mengenai data tersebut diumumkan kepada masyarakat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Utara letak tanah yang bersangkutan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan.
Ketersediaan
| 51/IH/2021 | 51/IH/2021 | Perpustakaan FSH Lantai 4 | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Penerbit
FAK Syariah dan Hukum UIN Jakarta : UIN Jakarta., 2021
Deskripsi Fisik
ix, 77 hal
Bahasa
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
NONE
Informasi Detil
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subyek
-
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Tidak tersedia versi lain