Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Perkembangan teknologi membawa perubahan pada sistem transaksi tunai dengan transaksi pembayaran digital. Salah satu alat pembayaran digital yang dimaksud adalah uang elektronik atau yang dikenal dengan E-Money. Meskipun pada awalnya banyak keraguan akan keamanan sistem pembayaran ini, Bank Indonesia menjawabnya dalam peraturan Nomor 20/6/PBI/2018 dengan mengatur prinsip-prinsip perlindungan konsumen termasuk di dalamnya penggantian kerugian terhadap masalah finansial meskipun mekanismenya belum begitu efektif. Ketidak efektifan yang dimaksud adalah adanya potensi penafsiran yang berbeda dalam peraturan tersebut. Ada dua fokus dalam kajian ini yaitu tentang invesitagis mekanisme pengaturan hukum terhadap pemilik kartu dana (E-money) dalam melakukan transaksi digital dan mekanisme perlindungan hukumnya apabila terjadi kerugian finansial karena kehilangan kartu dana (E-Money) selain itu Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen uang elektronik unregistered dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan kartu. Banyak kita lihat uang elektronik masih saja merugikan konsumennya karena klausual baku yang telah ditetapkan oleh penerbit uang elektronik tersebut. Studi ini bertujuan untuk meneliti tentang kalusula baku uang elektronik yang masih memberatkan pengguna uang elektronik tersebut, membahas tentantang hal-hal apa saja yang boleh atau dilarang untuk dicantumkan dalam kalusula baku uang elektorni, serta membahas hak-hak konsumen dalam penggunaan uang elektronik berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi ini.
Hasil penelitian menunjukan bahwa masih banyaknya klausula baku yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen. Padahal seharusnya konsumen mendapatkan perlindungan walau kerugian yang disebabkan tidak besar tetapi tetap saja pengguna uang elektronik harus tetap mendapatkan kepastian hukum terhadap klausula baku uang elektronik. Apalagi secara kuantitas pengguna uang elektronik semakin hari semakin bertambah karena segala aktivitas transportasi dari commuter line, busway, jalan tol, hingga parkir sudah menggunakan uang elektronik.

05/IH/2022

05/IH/2022

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :