Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ketik kata kunci dan enter

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMAKSAAN KEKERASAN SEKSUAL KEPADA ANAK SECARA BERLANJUT Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1523/Pid.Sus/2018/PN.Tng.

No image available for this title
Penelitian ini membahas tentang penerapan sanksi pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Undang-Undang Perlindungan Anak yang telah mengatur berbagai ketentuan di dalamnya namun angka kekerasan seksual terhadap anak masih tinggi dan diperlukan adanya perhatian khusus terhadap korban dan pelaku. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan-pertimbangan Hakim terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif yang mengacu pada hukum atau perundang-undangan dan pustaka lainnya sebagai pendukung literasi, di mana semua data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif dengan menguraikan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian dan menarik kesimpulan. Selanjutnya pendekatan penelitian yang digunakan berupa pendekatan kasus yaitu melihat peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat dan pendekatan perundang-undangan untuk memfokuskan pada ketentuan perundang-undangan, untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak tidak memberikan efek jera terhadap pelaku meskipun ancaman pidananya cukup berat, namun belum menurunkan angka pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan belum dapat mencegah secara keseluruhan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Dalam pertimbangannya majelis hakim yang tidak mencantumkan bentuk perlindungan khusus yang seharusnya diterima oleh anak korban kejahatan kekerasan seksual. Yang seharusnya diberikan kepada korban sesuai dengan ketentuan pasal 59 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Perlindungan Anak dan korban yang berhak mengajukan hak restitusi ke pengadilan karena menjadi tanggung jawab pelaku, namun dalam pertimbangan majelis hakim tidak ada ketentuan tersebut sehingga pertimbangan majelis hakim tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.
Ketersediaan
12/IH/202212/IH/2022Perpustakaan FSH Lantai 4Tersedia
Informasi Detil
Judul Seri

-

No. Panggil

-

Penerbit

FAK Syariah dan Hukum UIN Jakarta : UIN Jakarta.,

Deskripsi Fisik

ix, 81 hal

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Informasi Detil
Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subyek

-

Info Detil Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab
Tidak tersedia versi lain

Share :


Chat Pustakawan