Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Permasalahan utama dalam skripsi ini mengenai bagaimana status legalitas dan bagaimana perlindungan hukum para driver ojek online setelah munculnya permenhub nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang masih belum adanya peraturan yang mengesahkan keberadaan sepeda motor sebagai angkutan umum di Indonesia.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan Perundang-undangan (statute approach) dengan menggunakan Undang - Undang Nomor Hasil dari penelitian ini menjabarkan bahwa saat ini ojek online memiliki landasan hukum sementara dalam pengoperasiannya. Landasan hukum yang bersifat sementara ini mengacu kepada belum adanya revisi Undang-Undang LLAJ dalam klasifikasi kendaraan umum yang belum menyebutkan sepeda motor sebagai salah satu kendaraan umum namun kementerian perhubungan meluncurkan peraturan yang mengisi kekosongan hukum untuk menjadi landasan hukum bagi driver ojek online yang bersifat sementara.

50/IH/2022

50/IH/2022

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :