Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penelitian ini mengulas permasalahan mengenai pembatasan hak asasi manusia dalam vaksinasi covid-19 berdasarkan prinsip yang ada dalam Internastional Covenant on Civil and Political Rights yaitu prinsip siracusa. Adapun pembatasan hak-hak asasi manusia yang terkandung dalam prinsip tersebut diharapakan tidak mencedari hak-hak paten lainnya. Kewajiban dalam proses vaksinasi Covid-19 harus memberikan keadilan serta kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis terkait implementasi undang-undang Internasional maupun nasional dalam kebijakan vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis, sementara pendekatan penelitian yaitu menggunakan pengkajian peraturan perundang-undangan (statue approach).
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam prinsip siracusa, pembatasan hak asasi manusia dapat dilakukan dalam keadaan darurat atau emergency de jure dalam hal ini Covid-19 yang telah ditetapkan World Health Organization sebagai pandemic di seluruh dunia. Pembatasan tersebut dapat dilakukan terhadap hak non derogable rights yang disahkan dalam International Covenant on Civil and Political Rights. Pembatasan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia merupakan bentuk tanggungjawab negara terhadap rakyatnya dalam hak pelayanan kesehatan. Adapun kewajiban vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu upaya negara dalam mempertahankan integritas serta keamanan rakyatnya terhadap keadaan darurat atas keselamatan dan kesehatan publik yang dihadapi. Hal ini tidaklah bertentangan dengan prinsip siracusa. Dalam pelaksanaanya, kewajiban vaksinasi covid-19 juga merupakan hak antar sesama manusia yang wajib dipertanggungjawabkan antar individu agar tidak mencederai hak satu sama lain.

52/IH/2022

52/IH/2022

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :