Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis harmonisasi UU Nomor 1/PNPS/1965 terhadap Pancasila dan UUD NRI 1945 setelah amandemen, dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi kelompok agama minoritas berdasarkan UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Sejatinya konstitusi telah mengatur jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia UUD NRI 1945, namun kejadian di masyarakat seringkali bertolak belakang dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan empiris. Penelitian normatif dalam hal ini mengkaji tentang perundang-undangan yang berkaitan dengan Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama di Indonesia. Penelitian empiris adalah penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris, dalam penelitian ini data primer berupa data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara kepada narasumber.
Penelitian ini menunjukan bahwa UU Nomor 1/PNPS/1965 sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan dan digunakan sebagai payung undang-undang yang mengakomodir warga negara dalam beragama dan berkepercayaan. UUD NRI 1945 amandemen ke-4 sebagai konstitusi sudah mengatur jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan, begitupun juga dengan regulasi-regulasi baru yang menjamin hal tersebut seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR. Sisi lain, UU Nomor 1/PNPS/1965 terbukti memberikan dampak buruk seperti diskriminasi bahkan persekusi kepada kelompok agama minoritas Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma.

53/IH/2022

53/IH/2022

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :